Pangkalpinang – Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital, Fajar B.S Lase beri penguatan tugas dan fungsi serta Reformasi Birokrasi (RB) kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa (09/07/2024).
Stafsus Fajar Lase mengatakan, jika saat ini Pemerintahan didukung oleh teknologi yang berkembang, maka tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang baik menjadi semakin tinggi. Sebagai bagian dari penyelenggara negara yang bernama birokrasi, kita dituntut masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya.
“Saat ini, jika masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang kita berikan, mereka dapat dengan mudah memberikan komentar di media sosial dan media lainnya. Maka dari itu, kita tidak bisa mengabaikan public services yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Fajar.
Disampaikan Fajar, adanya keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik, maka tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ia menekankan, pelayanan publik bukan hanya memberikan informasi yang baik terkait instansi kita, tetapi benar-benar memberikan pelayanan baik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Negara kita sedang membangun, banyak hal yang diinginkan Pemerintah dalam mendukung hal tersebut. Birokrasi diminta Pemerintah untuk mendukung proses pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,” kata Fajar.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto menuturkan jika jajarannya selalu berkomitmen penuh memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di wilayah Bangka Belitung. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa capaian, salah satunya yaitu meraih penghargaan atas Komitmen Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dari Inspektorat Jenderal.
Disampaikan Harun, Kanwil Kemenkumham Babel juga menerima penghargan atas peningkatan pelayanan publik, seperti Terbaik Pertama Peningkatan Persentase Pendaftaran Kekayaan Intelektual, serta penghargaan atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Instansi Penegak Hukum.
“Lalu menerima 10 penghargaan sebagai Satker Berkinerja Terbaik dari KPPN Pangkalpinang, serta seluruh Kabupaten/Kota di Babel meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM),” sebut Harun.
Dari pemberian layanan kepada masyarakat selama Januari-Juli 2024, Kanwil Kemenkumham Babel telah berhasil mencatatkan 8.477 paspor, 91 merek, 150 hak cipta, 1 desain industri, 91 Kekayaan Intelektual Komunal, 124 Perseroan Perorangan, 43 Apostille, 88 kali melakukan harmonisasi Raperda/Raperkada, memberikan 198 bantuan hukum, serta membentuk 41 Desa Sadar Hukum dan 154 Desa Binaan Sadar Hukum.
Kakanwil Harun berharap, penguatan ini dapat meningkatkan semangat jajaran Kanwil Kemenkumham Babel untuk lebih semangat dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Diharapkan capaian tersebut juga dapat terus ditingkatkan dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sehingga di masa perkembangan teknologi ini, Kemenkumham Babel dapat menjawab keinginan masyarakat akan pelayanan prima yang diberikan oleh pemerintah,” harap Harun.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi (Dwi Harnanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kunrat Kasmiri), Kepala Divisi Keimigrasian (Doni Alfisyahrin), para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian, serta para Pejabat Struktural dan Pegawai di Kanwil Kemenkumham Babel.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
