Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung ikuti Sosialisasi dan Glorifikasi Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM secara virtual, (25/9/24).
Dalam kesempatan ini, Plt. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Inspektorat Jenderal, Nasrudin Nurdiansyah, dalam pengantarnya mengatakan, Inspektorat Jenderal bersama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM secara simultan bekerjasama mendorong pemenuhan kebutuhan data Survei SPI yang diperlukan oleh KPK dengan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon I, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Ika Yusanti, dalam arahannya mengatakan, SPI KPK bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
"Juga untuk mengidentifikasai area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi," ujarnya.
Dikatakan Ika, Indeks SPI KPK merupakan indikator dengan bobot tertinggi dalam penilaian Reformasi Birokrasi General, yaitu dengan bobot 10.
"Oleh karenanya, mari bersama kita dorong pengisian SPI terutama oleh pihak eksternal, sehingga Indeks Reformasi Birokrasi dapat lebih meningkat," tutur Ika.
Dalam momentum ini juga Sesitjen Ika menekankan 3 hal penting yang diharapkan dapat dilakukan dalam pelaksanaan SPI KPK ini, antara lain :
- Mendorong Seluruh Unit/Satuan Kerja untuk Menjaga Integritas dalam setiap pelaksanaan Tugas dan memberikan Pelayanan Publik yang Prima;
- Sosialisasi dan Glorifikasi informasi kepada responden internal, eksternal dan eksper untuk berpartisipasi mengisi Survei Penilaian Integritas apabila mendapat blast WA/Email
- Tidak mengarahkan / Pengkondisian dalam pengisian survei
- Berkoordinasi Secara Intensif dengan KPK selaku Penyelenggaran Survei Penilaian Integritas
Hadir secara virtual dalam kegiatan ini, Kepala Divisi Administrasi, Dwi Harnanto, Kepala Bagian Program dan Humas, Sugeng Krisdwiyanto, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Margaret Sari, Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Edi Kurniawan serta jajaran Subbagian Humas, RB dan TI.
Humas Kemenkumham Babel
