Pangkalpinang (9 Agustus 2022) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang Hak Asasi Manusia, Subbidang Pemajuan HAM dan Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM mengadakan pembahasan pengolahan dan analisa data kebijakan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Tingginya Angka Stunting di Bangka Barat”.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kep. Bangka Belitung (T Daniel L Tobing) dan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Eva Gantini).
Dipilihnya topik ini dikarenakan menjadi salah satu isu yang menarik perhatian publik di Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM). SIPKUMHAM itu sendiri adalah sebagai salah satu media aplikasi Balitbang Hukum dan HAM Pusat yang dapat memfilter dan menyediakan data base terkait permasalahan pelayanan publik, permasalahan hukum dan permasalahan HAM di Kepulauan Bangka Belitung dari berbagai sumber, utamanya media massa online.
Sebelumnya dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM, Kanwil Kemenkumham sudah pernah membahas beberapa topik antara lain Pertambangan yaitu CSR PT.Timah, Kenaikan NJOP oleh Pemkot Pangkalpinang, Tingginya Kasus Pencabulan Anak di Belitung Timur dan laporan kajian tersebut sudah dikirimkan ke Unit Pusat. Untuk itu pada bulan ini, Kanwil mengambil topik yang tidak hanya selalu terkait pelayanan hukum tetapi juga terkait HAM di bidang kesehatan yaitu stunting, jelas T Daniel L Tobing.
Harapan dari FGD ini adalah menurunnya angka stunting di Bangka Belitung khususnya Bangka Barat demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas. Karena pemasalahan stunting ini disebabkan multi faktor yang kompleks sehingga solusi penanggulangan harus dilakukan secara multisektor.
Adapun yang menjadi narasumber kali ini adalah Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Kep. Babel (Fazar Supriadi Sentosa, SH) dan Kepala Dinkes Kabupaten Bangka Barat (Drg.H. Achmad Syaifuddin) yang diikuti oleh peserta dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah kabupaten Bangka Barat serta organisasi peduli anak.
Para narasumber menjelaskan data-data terkait kasus stunting di Bangka Belitung khususnya Bangka Barat, faktor penyebab, langkah-langkah/ peran untuk menanggulangi dan mengurangi kasus stunting, inovasi yang diambil, kendala, contoh kasus, serta saran/solusi dan rekomendasi yang dilanjutkan dengan diskusi aktif para peserta.
DIVYANKUMHAM KANWIL KEMENKUMHAM BABEL
