PANGKALPINANG, (06/01/2022) - Dalam rangka memastikan program-program K/L dan Prioritas Nasional di Tahun 2022 dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menggelar Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, serta Penandatanganan Komitmen Zona Integritas yang diikuti oleh seluruh satuan kerja serta pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Hadir secara langsung di Graha Pengayoman Jakarta yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly), Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Edward Omar Sharif Hiariej), Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Serta Pimpinan Tinggi Madya dan Para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Balai Pengayoman Kantor Wilayah yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Anas Saeful Anwar), Kepala Divisi Administrasi (Itun Wardatul Hamro), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Agus Irianto), Kepala Divisi Keimigrasian (Subki Miuldi), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Dulyono), Pejabat Struktural, JFT Madya, serta seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham Babel yang mengikuti dari ruangan masing-masing. Kegiatan Deklarasi Janji Kinerja disiarkan secara langsung mulai pukul 09.00 WIB.
Sebelumnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah merefleksikan kinerja pada tahun 2021 yang menghasilkan berbagai program kerja, pencapaian yang telah diraih, serta evaluasi kinerja selama tahun 2021. Salah satu capaian yang berhasil diraih oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2021 yaitu pencapaian opini WTP atas laporan keuangan, hingga 2021 Kemenkumham berhasil meraih pencapaian tersebut sebanyak 12 kali.
Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian tersebut maka Kemenkumham mengawali tahun 2022 ini dengan melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja bersama seluruh jajaran pegawai. Deklarasi Janji Kinerja sendiri bertujuan untuk mengukuhkan komitmen seluruh Pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, Kemenkumham juga melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja yang bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas. Dilakukan juga Penandatanganan Komitmen Zona Integritas yang bertujuan untuk mengimplementasikan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas, sehingga Indeks RB meningkat yang ditandai dengan kualitas kuantitas WBK/WBBM meningkat.
Kegiatan dimulai dengan Pembacaan Deklarasi Janji Kinerja 2022 oleh Kepala Biro Perencanaan yang diikuti oleh seluruh pegawai, adapun isi dari Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
Dalam Rangka Mewujudkan Kemenkumham Semakin Pasti Dan Berakhlak Menuju Indonesia Maju Kami Insan Pengayoman Berjanji :
- Menjaga Kesehatan Sehingga Dapat Berkinerja Secara Produktif;
- Melaksanakan Perjanjian Kinerja Secara Berkualitas Dan Akuntabel;
- Menyiapkan Langkah Antisipasi Dan Mitigasi Sedini Mungkin Untuk Meminimalisasi Risiko.
Janji Kinerja Ini Akan Kami Laksanakan Dengan Penuh Integritas Dan Tanggung Jawab.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kinerja antara Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna) dengan para Staf Ahli Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya unit utama. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan komitmen Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan dilakukan antara Menkumham dengan Ketua Ombudsman dan Ketua KPK; antara Menkumham dengan Staf Ahli Menteri dan pimpinan tinggi Madya, serta antara Menkumham dengan Kepala Kantor Wilayah.
Tahun 2022 ini, Kementerian Hukum dan HAM mengambil tema "Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural."
"Tahun ini Kita mempunyai 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 21 ukuran keberhasilan yang diperjanjikan serta 126 Target Kinerja, yang merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja, 87 target terdapat di tingkat pusat dan 39 target di wilayah.Target-target ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kemenkumham", ujar Menkumham.
Kegiatan Deklarasi janji kinerja Kementerian Hukum dan HAM menggagas tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta dan meluncurkan Persetujuan Otomatis Hak Cipta (POPHC). "POPHC ini sebagai tindak lanjut kebijakan Bapak Presiden RI dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional, disamping itu juga mendorong kemajuan llmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia", lanjutnya.
Pada akhir kegiatan, Menkumham berpesan agar seluruh jajaran dapat menjaga kesehatan jasamani dan rohani, laksanakan janji kinerja yang telah dideklarasikan bersama, pedomani kebijakan Presiden dan Menkumham, seluruh jajaran agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, menerapkan tata nilai PASTI secara nyata, serta siap dalam menghadapi situasi kedaruratan (unpredictable) melalui penyusunan rencana dan langkah-langkah kontijensi.
(HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL)
