Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari Kakanwil Anas Saeful Anwar, Para Kepala Divisi dan para koordinator Tim POKJA mengikuti rapat Koordinasi Persiapan Desk Evaluasi WBK yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM secara virtual (Selasa, 20 Oktober 2020). Kegiatan Desk Evaluation ini akan dilaksanakan tanggal 21 Oktober s/d 5 November 2020 oleh Tim Penilai Nasional (TPN) untuk mengevaluasi Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Dari 520 Satker yang diusulkan Kemenkumham ke MenpanRB pada Tahun 2020, cuma 467 Satker yang lolos Tahap Survei yang telah dilaksanakan secara Online, dan 53 Satker yang tidak lolos tidak dapat melanjutkan ke Tahap Desk Evaluation TPN.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto, dalam arahannya mengatakan pentingnya konsistensi ketika Desk Evaluation yaitu pada saat Kepala Satker menjelaskan paparan harus ada pembuktian yang sudah dilakukan di Satkernya, bukan cuma teori semata bahkan konsistensi tersebut harus sampai dengan tahap kedatangan misteri shoper nantinya.
Para staf ahli menteri juga memberikan arahannya kepada seluruh Satker yang menghadiri baik secara virtual maupun tidak bahwa paparan yang nanti ditampilkan pada saat desk evaluasi harus memuat hal - hal sebagai berikut :
- MANAJEMEN PERUBAHAN
- Pemimpin Sebagai Role Model : menunjukan bahwa pimpinan berperan sebagai role model dan aktor utama pembangunan ZI, serta peran agen perubahan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ZI melalui perubahan yang telah dilakukan.
- Pelibatan Pembangunan ZI Oleh Seluruh Pegawai : Menunjukan Pembangunan ZI Dengan Melibatkan Seluruh Pegawai, Tidak Hanya Pokja Saja Yang Membangun ZI.
- Monev Pembangunan ZI : Dilakukan Monev Permbangunan ZI Secara Berkala Sehingga Diketahui Progres Pembangunan Zi Serta Kendala-Kendala Yang Dihadapi Serta Dapat Menentukan Arah Perbaikan Yang Harus Dilakukan.
- Internalisasi Budaya Kerja (Mindset And Culture Set) : Menunjukan Bahwa Internalisasi Budaya Kerja Dan Pola Pikir Telah Dilakukan Secara Konsisten, Hal Ini Dilakukan Melalui Apel Pagi, Pembuatan Pin, Dll Sehingga Sehingga Setiap Individu Akan Mengimplementasikan Budaya Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas.
- PENATAAN TATALAKSANA
- Penerapan SOP : Menunjukan Bahwa Pimpinan Berperan Sebagai Role Model Dan Aktor Utama Pembangunan ZI, Serta Peran Agen Perubahan Berkontribusi Untuk Mendorong Pembangunan ZI Melalui Perubahan Yang Telah Dilakukan.
- Media Komunikasi Publik : Menunjukan Sarana/Media Komunikasi Yang Bersifat Dua Arah Antara Unit Kerja Dengan Stakeholder Sehingga Terdapat Komunikasi Yang Intensif Unit Kerja Dengan Stakeholder.
- E-Office : Menunjukan Kemanfaatan Dan Integrasi Pembangunan E-Office, Bukan Hanya Menunjukan Aplikasi A, B,C Tanpa Bisa Menjelaskan Kemanfaatan Aplikasi Tersebut.
- PENGUATAN SDM
- Pola Karier : Membangun Pola Pengembangan Karier Yang Transparan Dan Jelas, Sehingga Setiap Pegawai Merasakan Bahwa Kinerja Menjadi Dasar Pengembangan Karier
- Kinerja Individu : Menjabarkan Kinerja Individu Dari Kinerja Organisasi (Perjanjian Kinerja/Skp) Sehingga Terdapat Hubungan Antara Kinerja Individu Dengan Kinerja Organisasi
- Reward And Punishment : Adanya Pemeberian Reward Pada Pegawai Beserta Mekanisme Pemberian Reward Yang Transparan. Juga Terdapat Penegakan Hukuman Disiplin Yang Jelas Apabila Ada Yang Pegawai Yang Melakukan Pelanggaran
- Profiling Pegawai : Asesmen Pegawai Untuk Mengetahui Gap Kompetensi Pegawai, Dan Gap Kompetensi Digunakan Sebagai Dasar Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Pegawai (Training Need Analysis)
- PENGUATAN AKUNTABILITAS
- Kinerja : Menunjukan Kinerja (Outcomes/Hasil) Serta Indikator Kinerja Bukan Terkait Anggaran Dan Penyerapan Anggaran (Isi Renstra, Renja,PK,IKU)
- Monev Kinerja : Monitoring Pencapaian Kinerja Secara Berkala (Bisa Per Triwulan Atau Per Semester) Terhadap Pencapaian Kinerja
- PENGUATAN PENGAWASAN
- Implementasi Sistem Integritas : Implementasi Dari Penguatan Pengawasan, Tentang Pengendlian Gratifikasi, Whistle Blowing System, Benturan Kepentingan,Pengaduan Masyarakat (Bukan Hanya Memasang Baner Atau Spanduk).
- Peta Resiko : Menunjukan Peta Risiko Dan Mitigasinya Dalam Pencapaian Kinerja Organisasi.
- Media Pengaduan : Menunjukan Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Serta Menunjukan Apa Saja Akses/Kanal Pengaduan Masyarakat Serta Meningkatkan Respon Atas Pengaduan Tersebut.
- PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
- Survei Mandiri : Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Dan Anti Korupsi Secara Berkala Dan Menganalisis Hasil Survey
- Petunjuk Arah/Informasi : Menunjukan Alur Petunjuk Pelayanan Dan Gedung Pelayanan Yang Jelas
- Kejelasan Informasi Pelayanan : Pastikan Masyarakat Mengetahui Secara Jelas Terkait Bagan Alur,Standar, Biaya Pelayanan (Melalui Website, Diagram2 Pelayanan Ditempat Pelayanan Dll)
- Kompensasi Pelayanan : Pastikan Ada Kompensasi Pelayanan Apabila Standar/Janji Pelayanan Tidak Terpenuhi,Misalnya Ada Pengiriman Ktp Apabila Ktp Tidak Jadi Selama 3 Hari, Dll
- Budaya Pelayanan : Internalisasi Budaya Pelayanan,Misalnya 3 S (Senyum Sapa Salam), Sehingga Mayarakat Merasakan Adanya Budaya Pelayanan Tersebut.
(HumasBabel)
