Pangkalpinang – Pejabat dan Jajaran pegawai Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung ikuti kegiatan diskusi publik sertifikasi kepatuhan hukum kategori Desa/Kelurahan serta ToT Partisipasi Publik Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring, Selasa (23/7).
Hadir dalam kegiatan tersebut secara daring Kepala Bidang Hukum (Eko Saputro), Kepala Subbidang FP2HD (Siti Latifah), Kepala Subbidang Luhbankum & JDIH (Muhamat Ariyanto) JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya (M. Iqbal), JFT Penyuluh Hukum Ahli Madya (Ferry Yulianto), JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan, JFT Penyuluh Hukum dan JFU Bidang Hukum. Turut Hadir secara daring Juga para Alumni Paralegal Justice Award (PJA) tahun 2023 dan 2024 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala Badan Peminaan Hukum Nasional yang diwakili oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Sofyan dalam pembukaan kegiatan diskusi menyampaikan, sertifikasi kepatuhan hukum merupakan bentuk nyata kehadiran negara hukum yang menjamin kepastian hukum, melindungi Hak Asasi Manusia dan memberikan keadilan serta kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Soyfan menuturkan, sertifikasi kepatuhan hukum untuk mendorong peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional. Salah satu sertifikasi kepatuhan hukum yang akan dilakukan yaitu pada kategori Desa/Kelurahan. Hal tersebut lah yang menjadi latar belakang diangkatnya diskusi ini.
“Sertifikasi kepatuhan hukum bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan reputasi yang baik, integritas kelembagaan, mencegah teradinya penyimpangan, dan menentukan area perbaikan untuk kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi khususnya pada Desa/Kelurahan,” ujar Sofyan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris BPHN I Gusti Putu Millawati menyampaikan pembinaan hukum dalam bentuk sertifikasi kepatuhan hukum pada Desa/kelurahan sangat penting sekali untuk dilakukan. Dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan kolaborasi peran antara para pihak terutama pada kepala Desa/Lurah dan Fungsional yang ada pada Kemenkumham seperti Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Penyuluh Hukum.
“Harapannya, proses pelaksanaan sertifikasi kepatuhan hukum pada kategori Desa/kelurahan dapat berjalan dengan baik dan berdampak bagi masyarakat. Peran fungsional Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Penyuluh Hukum sangat strategis dan penting dalam pelaksanaan sertifikasi” ucap Mila.
Kegiatan Diskusi publik ini merupakan jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan saran, pendapat dan berdiskusi terkait tema yang diangkat. Hal tersebut untuk lebih menyempurnakan konsep dan rancangan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum.
Adapun sebagai pilot project sertifikasi akan dilakukan kepada 586 Desa/Kelurahan yang akan berpatisipasi dalam Paralegal Justice Award (PJA) tahun 2023 dan 2024. Pada pembobotan sertifikasi akan dinilai 2 indikator utama yaitu pembentukan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan dan pelaksanaan Hukum. Terdapat 3 kategori sertifikasi yang akan diberikan nantinya yaitu kategori sangat patuh (95%), Patuh (85%), dan Tidak Patuh (75%). Kategori sangat patuh artinya Desa/Kelurahan sudah menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dengan baik, kategori patuh artinya sudah menjalankan pemerintahan berlandaskan kepatuhan hukum namun dengan beberapa hal yang perlu pembinaan, dan kategori tidak patuh artinya desa/kelurahan masih membutuhkan pembinaan dalam menjalankan kepatuhan hukum.
Narasumber kegiatan diskusi yaitu JFT Penyuluh Hukum Ahli Utama, Kartiko Nurintias yang menyampaikan materi terkait sertifikasi kepatuhan hukum ketegori Desa/Kelurahan dan JFT Analis Hukum, Ilham yang menyampaikan materi terkait Rancangan Perpres tentang kepatuhan hukum.
Humas Kanwil Kemenkumham Babel
