PANGKALPINANG, (04/03/2022) - Dalam rangka pergantian kepemimpinan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H. Laoly) melantik dan mengambil sumpah para Pimpinan Tinggi Pratama secara hybrid. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Graha Pengayoman secara langsung dan juga secara virtual melalui zoom meeting.
Turut mengikuti pelantikan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Divisi Keimigrasian (Subki Miuldi) yang telah berganti jabatan menjadi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Pengambilan sumpah disaksikan oleh Kepala Divisi Administrasi (Itun Wardatul Hamro), jajaran Divisi Keimigrasian, serta rohaniawan.
Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H. Laoly) memberikan sambutan pada pelantikan hari ini, beliau menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM atas kesungguhannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan dedikasi yang tinggi.
"Selaku Menteri dan keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM, saya mengucapkan selamat kepada Saudara-Saudara atas amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada Saudara untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat dan kompleks. Pengangkatan, penempatan, dan alih tugas pejabat merupakan kebutuhan organisasi yang akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan bagian dari proses perjalanan organisasi yang harus terus bergerak dan berjalan maju secara terus menerus, dan sebagai jawaban atas tantangan yang tidak mudah serta tuntutan tugas yang semakin berkembang", ucap Yasonna.
Yasonna juga meminta seluruh Pimpinan Tinggi Pratama untuk dapat fokus kepada empat hal yaitu:
1. Menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan dengan berkomitmen untuk bekerja sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan;
2. Menjaga kesehatan sehingga tercapai Kumham yang sehat dan Kumham yang produktif;
3. Memberikan contoh yang baik kepada jajaran dengan menjaga kedisiplinan dan introspeksi diri serta membuka diri terhadap masukan dan kritik;
4. Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait maupun stakeholders dalam pelaksanaan tugas. Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, para jajaran di wilayah juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan Forkopimda di daerahnya masing-masing.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung juga akan kedatangan pimpinan baru yaitu Kepala Kantor Wilayah (Timbul Daniel L Tobing) yang semula menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kepala Divisi Keimigrasian (Barron Ichsan) yang semula menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.
Dengan adanya kebijakan menggerakan para Pimpinan Tinggi Pratama dari satu penugasan ke penugasan lain diharapkan dapat meningkatkan pengalaman, wawasan, dan kualitas setiap jajaran Kemenkumham.
(HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM BABEL)
