PANGKALPINANG (18/3) - Persamaan persepsi. Poin tersebut dipaparkan & diutamakan oleh Kepala Bidang Perizinan & Informasi Keimigrasian dari Divisi Keimigrasian, Iman Syafrizal, selaku Koordinator dalam Kelompok Kerja (POKJA) Penguatan Pengawasan dalam Tim Kerja Zona Integritas (ZI) Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Kep. Bangka Belitung kepada para Anggota POKJA yang telah menggelar Rapat Persiapan di Ruang Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah dalam menjelang pengumpulan data dukung Reformasi Birokrasi yaitu Lembar Kerja Evaluasi (LKE-RB) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT-RB) yang akan rampung pada akhir Maret ini. Persamaan tujuan dalam sebuah proses pencapaian hasil yang nantinya diharapkan berbuah predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi Kantor Wilayah Kep. Bangka Belitung, menurutnya merupakan sebuah hal esensial dalam membangun ZI.
Dalam forum diskusi yang diikuti oleh Kepala Subbagian HUMAS, RB & TI, Sriyani Agustina; Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian, Andrey Sofyan Isak; Kepala Subbidang Bimbingan & Pengentasan Anak, Achmad Fauzi; serta beberapa JFU yang telah ditunjuk sebagai Anggota POKJA, para Anggota POKJA tersebut membahas pencapaian data dukung RB yang telah selesai seperti pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), perampungan Manajemen Risiko, kegiatan / sosialisasi yang telah terlaksana, serta beberapa data dukung yang akan rampung secara menyeluruh sebelum akhir maret nanti. Disamping itu, Tim POKJA juga turut mendiskusikan agenda kegiatan & rencana teknis yang akan dilaksanakan sebagai bentuk pencapaian & penyempurnaan data dukung dalam mencapai nilai optimal yang merupakan salah satu syarat administratif peraihan predikat WBK oleh Tim Penilai Internal nantinya.
Disamping itu, Koordinator POKJA menjelaskan, penyamaan persepsi dalam pemenuhan data dukung seperti bentuk & kualitas pelayanan, serangkaian inovasi, teknis pelaksanaan tugas & fungsi dalam masing-masing kegiatan divisi yang juga merupakan poin utama tercapainya sebuah data dukung, sangat penting sebagai indikator penilaian atas kinerja dalam membangun ZI. Tidak luput juga, hal-hal kecil dalam pelaksanaan tugas & fungsi sehari-hari, baik yang belum ada, belum diperbaharui, ataupun yang belum diinovasikan, merupakan dongkrak utama penilaian Kantor Wilayah dalam menghadapi Tim Penilai Internal hingga Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu Kementerian PAN-RB pada momen Evaluasi Pembangunan ZI nanti.
HUMAS KANWIL BABEL
