PANGKALPINANG (20/12/2021) - Mengawali minggu ketiga Desember 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) pada pagi ini telah melaksanakan Upacara Hari Bela Negara, Senin 20 Desember 2021, dimana pada tahun ini, Hari Bela Negara Tahun 2021 kini bertemakan “Bela Negaraku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara menggantikan Kepala Kantor Wilayah, yaitu Kepala Divisi Administrasi, Itun Wardatul Hamro & turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM, Dulyono; kemudian Kasubbid Pengelolaan BASAN-BARAN & Keamanan, R. Arie Harjanto selaku Komandan Upacara; JFT Penyuluh Hukum Madya, Ferry Yulianto selaku Perwira Upacara; serta diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural, Pegawai JFT, JFU & PPNPN (Honorer), Upacara Hari Bela Negara tersebut dimulai tepat pada pukul 07.30 WIB di Halaman Kantor Wilayah Kemenkumham Babel.
Selepas mengheningkan cipta serta pembacaan Ikrar Bela Negara & UUD 1945, Kadivmin memberikan amanat dari Presiden RI, Joko Widodo, yang mana terdapat beberapa pesan penting sebagai dorongan bagi seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Babel dalam menjalankan fungsi bela negara, dalam hal ini yaitu sebagai ASN.
"Tema diambil sebagai refleksi seluruh elemen bangsa yang harus terus mengobarkan dan mengimplementasikan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Selain itu, semangat untuk tetap tumbuh bersama-sama menuju Indonesia maju. Apapun pendidikan, profesi, dan pekerjaan kita, semua punya hak, semua punya kewajiban dan kesempatan yang sama untuk bela negara”. ucapnya dalam amanat.
"Kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi, dan berprestasi di tengah pandemi Covid-19. Kita harus buktikan ketangguhan kita"
Melansir sejarah lalu, ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2021, Hari Bela Negara didasari atas adanya peristiwa sejarah 73 tahun lalu, yakni Agresi Militer Belanda II yang terjadi pada 19 September 1948 yang mana pada peristiwa itu, Presiden pertama RI Ir. Soekarno beserta Wakil Presiden Mohammad Hatta, PM Sutan Syahrir, dan tokoh lainnya ditangkap Belanda sehingga mengakibatkan Ibu Kota Negara dan Pemerintahan menjadi kacau. Selanjutnya, didasari amanat Presiden Soekarno, dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia "PDRI" di Padang, Sumatera Barat dan tampuk kekuasaan pun didelegasikan ke Sdr Syafruddin Prawiranegara, saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI. PDRI menjadi salah satu tonggak sejarah penting bagi Republik Indonesia yang perlu dikenang dan diperingati. Mengingat dengan adanya PDRI tersebut, Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada, exist dan berdaulat.
HUMAS KEMENKUMHAM BABEL
