Muntok - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang HAM pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang tergabung dalam Tim Verifikasi Data Lapangan dengan Pemanfaatan Informasi SIPKUMHAM mengunjungi Kabupaten Bangka Barat pada Selasa, 2 Agustus 2022. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang HAM (Suherman) beserta Kasubbid P3H2 (Poppy Rinafany) dan Kasubbid Pemajuan HAM (Yulizar) beserta JFU Bidang HAM.
Kedatangan Tim Verifikasi data Lapangan di Muntok diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan (Ahmad Syaifuddin) dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat beserta pejabat terkait.
Tim melakukan verifikasi dan pengumpulan data terkait pemberitaan media masa online dengan topik “Tingginya kasus stunting di Bangka Barat 2022 capai 558, Bupati bentuk Tim TPPS”. Dengan hasil data yang didapat dari Verifikasi Data adalah memang benar Bangka Barat termasuk sebagai Kabupaten tertinggi angka kasus stunting se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ada banyak faktor yang menyumbang hal tersebut, antara lain faktor ekonomi, pendidikan, pernikahan usia dini, kesehatan lingkungan, pola asuh, genetik dan lainnya.
"Mengatasi hal tersebut, Bupati telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang anggotanya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangka Barat, dimana Tim saling bersinergi dengan upaya dan programnya bahkan sampai pada TPPS Tingkat Kecamatan/ Desa, serta telah mempunyai Gerakan Terarah Tangani Sttunting (GT2S24) meliputi 24 langkah,” jelas Syaifuddin.
Pada kesempatan ini, Tim menyampaikan informasi terkait persiapan kegiatan rapat pembahasan bersama melalui Focus Group Discuccion (FGD) yang rencananya akan dilaksanakan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan mengambil topik tersebut dan mengundang Dinkes Bangka Barat, DPKBP3A Bangka Barat, Dinkes Pemprov, Bappeda Pemprov, BKKBN Pemprov dan undangan lainnya. Tim juga meminta kesediaan narasumber dari Dinkes, BKKBN dan DPKBP3A Bangka Barat.
"Dengan adanya forum ini, kami berharap bisa menggali lebih dalam permasalahan, saling bertukar informasi sehingga akan dihasilkan analisa kebijakan beserta saran/ rekomendasi/ solusi kepada stakeholder dan unit pusat," ujar Suherman.
Mengakhiri kegiatan, Kepala Bidang HAM menyampaikan terimakasih kepada OPD yang sudah bekerjasama serta telah menerima baik kehadiran Tim Verifikasi Data Lapangan terkait Informasi SIPKUMHAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
(DIVYANKUMHAM KANWIL KEMENKUMHAM BABEL)
