Pangkalpinang – Persoalan hutang piutang antara kreditur dan debitur yang dirasa tidak sejalan dengan prinsip HAM berakahir damai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (22/06).
Permasalahan yang diadukan oleh pelapor yang bertindak sebagai kuasa debitur kepada Kantor Wilayah beberapa waktu lalu, perihal permohonan mediasi terkait dengan
Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi ikut Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang digelar oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM secara virtual, Kamis (22/6).
Mengawali kegiatan, Subbkoordinator Evaluasi
Toboali- Tim Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang diketuai oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Teguh Setiadi didampingi Staff Bidang Inteleijen dan Penindakan Keimigrasian melaksanakan kegiatan koordinasi antar Instansi terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta
Tanjungpandan - Plh. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Doni Alfisyahrin melaksanakan kegiatan monitoring penguatan tugas dan fungsi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan, Rabu (21/6).
Kedatangan beliau disambut oleh Kepala Lapas Kelas II Tanjungpandan, Mahendera Sulaksana.
Pada kesempatan tersebut, Kalapas melaporkan bahwa
Pangkalpinang – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar kegiatan Apel Pagi Berbicara di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Kamis (22/6).
Topik yang diangkat yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disampaikan oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Teguh Setiadi beserta Fajri (staf Divisi Keimigrasian).
Disampaikan
