Jakarta - Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Babel, Dwi Harnanto, didampingi Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Margaret Sari, dan Kepala Subbagian Humas, RB dan TI beserta jajaran konsultasi Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Kamis, (25/7/24).
Dalam kunjungannya ke Badan Strategi Kebijakan, Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Evy Setyowati Handayani, Analis Kebijakan Madya, Oki Wahju Budijanto, beserta tim memaparkan Indeks Layanan Kesekretariatan.
Dikatakan Oki, berangkat dari belum adanya Indeks Layanan Internal sehingga layanan internal belum dapat dinilai secara keseluruhan, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM berdasarkan permintaan dari Sekretariat Jenderal membuat Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) berdasarkan seluruh layanan yang diterima oleh seluruh jajaran.
ILK akan melihat kualitas Pelayanan yang ada di lingkup Kesekretariatan yaitu Kepegawaian, Perencanaan dan Penganggaran, Barang Milik Negara dan Kehumasan.
"Rencananya, pada September 2024 nanti akan dimulai Sosialisasi Survey untuk Penilaian Indeks Layanan Kesekretariat (ILK)," ujar Oki.
Kemudian, koordinasi dilanjutkan ke Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal. Kadivmin Dwi menghaturkan terima kasih atas persetujuan Biro Perencanaan terkait usulan Belanja Modal berupa renovasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas.
Menurut Kepala Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan, setiap usulan harus didukung dengan RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) dan KIB (Kartu Identitas Barang).
"Koordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) melalui KPKNL terkait perhitungan luasan KIB agar dimasukkan dalam RKBMN," tambahnya.
Melanjutkan kegiatan, rombongan bertolak menuju Bagian Reformasi Birokrasi, untuk mengkonsultasikan terkait pemenuhan dan monitoring evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB).
"Rencananya, monev akan dilaksanakan bulan September 2024, dengan dibagi menjadi 3 sesi, kami harap kualitas data dukungnya akan terus meningkat" ujar Kasubbag Perencanaan Reformasi Birokrasi, Erwin Nugroho.
Sementara dalam kunjungannya ke PUSDATIN, jajaran Subbag Humas, RB dan TI menyampaikan progres migrasi laman satuan kerja Kanwil Kemenkumham Babel (babel.kemenkumham.go.id).
"Kami terbuka untuk memfasilitasi proses migrasi website Kanwil Babel, karena kita tahu bersama bahwa konten yang ada pada Kanwil Kemenkumham Babel memang lebih kompleks dibanding yang lain," ujar Dani Sharmanta, salah satu penanggungjawab laman satker Kemenkumham.
Terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), PUSDATIN meminta jajaran Kanwil Kemenkumham Babel beserta Unit Pelaksana Teknis yang dibawahi untuk dapat terus konsisten dalam penerapannya, walaupun pada tahun 2024 ini belum terdapat permintaan Laporan Tindak Lanjut atas Rencana Aksi SPBE.
Dalam kesempatan ini juga, Kadivmin beserta rombongan melakukan studi tiru pada Lantai 5 Gedung Direktorat Jenderal HAM untuk melihat langsung Konsep Smart Office dengan harapan dapat diterapkan pada Kanwil Kemenkumham Babel dalam renovasi yang direncanakan.
Humas Kemenkumham Babel
