PANGKALPINANG (31 Agustus 2022) – Kementerian Hukum dan HAM melalui Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
Direlay langsung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, kegiatan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andhap Budi Revianto serta diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama di seluruh Kantor Wilayah termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Daniel L. Tobing dan Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro.
Dalam sambutannya Andap menyampaikan bahwa evaluasi ini sangat penting guna mempersiapkan penilaian dari Kemenpan RB pada September mendatang. Indeks RB dan SAKIP Kemenkumham harus terus meningkat secara kuantitas maupun kualitas.
Andap kemudian mengungkapkan, keberhasilan Kemenkumham mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2022 menunjukkan adanya komitmen kuat untuk bersih dari penyimpangan.
“Akuntabilitas menjadi hal yang harus kita jaga. Segala penyimpangan yang berkaitan dengan kinerja harus dihilangkan. Itu sudah menjadi komitmen kita bersama”, tegas Andap.
Menjurus pada Revormasi Birokrasi, Sekjen juga menjelaskan pentingnya upgrading mindset. Dirinya menyebut perubahan cara berfikir ini sangat menentukan arah prestasi dari instansi ke depannya.
“Mindset harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketika kita sudah mampu melakukan itu maka adaptasi untuk meraih prestasi itu akan selalu ada harapan”, tambahnya.
Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan Kementerian Huakum dan HAM Republik Indonesia Ida Asep Somara menyampaikan arahannya dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sakip Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 akan dilaksanakan pada 13-14 September 2022.
“Fokus evaluasi ini memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga mampu menjawab isu-isu strategisd, pencapaian kinerja utama Kementerian/Lembaga dan pencapaian prioritas nasional,” terang Ida.
Sementara untuk SAKIP lanjut Ida, evaluasi ini untuk Memastikan APBN/APBD efektif digunakan untuk program/ kegiatan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas saat ini, seperti pemulihan ekonomi dan Kesehatan serta Memastikan setiap individu memiliki kinerja/konstribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi dan memastikan program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi.
“Kita ingin memastikan program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi serta pelaksanaan evaluasi internal berjalan dengan baik. Jadi saya harap untuk untuk dipersipakan dengan baik,” tegasnya.
